/*-- Start Maintenance Template -- */ /*-- Akhir Maintenance Template -- */

Ads (728x90)

Dilihat 0 kali



SERGAI, Sumutrealita.com -  Bertempat di kantor Camat Tebing Tinggi pada Kamis, (11/6/2020), Bupati Sergai Ir H Soekirman melakukan Monitoring dan Evaluasi bantuan di 3 Kecamatan tujuannya selain untuk aspek kumulatif juga dari sisi kualitatif.

Dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi itu, Bupati Sergai melibatkan pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif agar masyarakat dapat memahami tentang bantuan, pendistribusian, sisi hukum, pengelolaan keuangan, serta penanggulangan pandemi Covid-19.

“ Saya mengucapkan terima kasih kepada unsur Forkopimda terutama kepada Polres Sergai dan Kodim 0204/DS yang telah mendukung proses penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan tepat waktu sehingga mendapat apresiasi dari Gubernur Sumatera Utara sebagai role model dalam penyaluran bantuan untuk wilayah lain,” kata Bupati Sergai Ir. H. Soekirman  mengawali sambutannya.

Dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi itu, Bupati Sergai membawa Kepala OPD yang terkait guna memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan bantuan serta penanganan Covid-19.

Ia menyebutkan menyoroti perihal data penerima berbagai program bantuan yang disalurkan, baik itu BST, BLT-DD, PKH hingga paket sembako dari Pemprovsu. Ada daerah yang seluruh jumlah KK-nya melampaui jumlah masyarakatnya, bahkan ada daerah yang realisasi bantuannya mencapai 113% disebabkan adanya kemiskinan struktural, artinya seluruh anggota keluarganya termasuk miskin.

Bupati Sergai menyebutkan masalah data ini harus dibereskan, sebab seluruh data yang ada itu bermuara dari desa itu sendiri. Mari kita runutkan permasalahan data ini dengan seluruh komponen yang ada agar data yang diperoleh tervalidasi dengan baik dan mencakup seluruh masyarakat terdampak. Permasalahan data juga dapat ditanggulangi dengan lebih aktifnya desa dalam melakukan pemutakhiran (updating).

Terkait rencana Pemilu yang akan dilaksanakan tahun ini, Bupati Sergai mengajak masyarakat memusatkan perhatian terhadap periode “new normal” yang mengakomodasi masyarakat untuk kembali melaksanakan aktivitas produktif namun tetap menjalankan protokol kesehatan yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, agar dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“ Biarkan tahun politik berjalan dengan sendirinya, kita hanya menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat. Diingatkan kembali tentang netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa juga harus menjadi pendingin suasana jika ada pihak yang ingin memprovokasi. Dari sejak dimekarkan, Kabupaten Sergai ini selalu sukses menjalankan pesta demokrasi dengan kondusif tanpa ada satu pun "kaca yang pecah", karena masyarakat kita selalu dalam persaudaraan,” katanya.

Sementara itu    Camat Tebing Tinggi Drs. H. Rudy Irwansyah, M.AP dalam laporannya menyebut dari total 7.686 KK di daerahnya, terdapat penerima bantuan PKH sebanyak 788 KK, BPNT 1.023 KK, BPNT Bank Mandiri 154 KK, BST Kemensos melalui Kantor Pos 1.042 KK. Selanjutnya penerima BST Himbara BRI 52 KK dan BNI 22 KK, penerima BST Usulan Pemda 27 KK, penerima bantuan Sembako Pemprovsu 3.620 KK dan penerima BLT Dana Desa sejumlah 968 KK.

Selain itu dalam rangka penanganan Covid-19, bekerjasama dengan pihak Muspika, PKK dan masyarakat telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain pembentukan Posko Pencegahan Covid-19, penyemprotan disinfektan, sosialisasi dan imbauan, pembagian masker, serta melaksanakan patroli bersama di desa-desa mengenai pencegahan Covid-19

Sedangkan Camat Tebing Syahbandar, Samsul Sijabat, SE, MM dalam laporannya menyebut data penerima bantuan PKH berjumlah 514 KK, penerima BPNT 757 KK, penerima BPNT Bank Mandiri 37 KK. Selanjutnya penerima BST Kemensos berjumlah 888 KK, BST Himbara BRI dan BNI 48 KK, penerima sembako Pemprovsu 2.890 KK dan penerima BLT Dana Desa berjumlah 675 KK.

Masalah dalam penyaluran masih ditemukan, terutama pada adanya data ganda. Selain itu ada pula masyarakat yang ingin bertukar jenis bantuan karena besaran yang berbeda, BST yang belum tersalur karena penerima belum memiliki rekening, serta BST Kemensos sebagian belum terealisasi karena KPM tidak berdomisili lagi di desa sesuai data kependudukannya.

Camat Bandar Khalifah, H. Muh. Khairi, S.Sos dalam laporannya menerangkan jumlah penerima BLT-DD di Kecamatan Bandar Khalifah berjumlah 497 KK, penerima bantuan PKH 960 KK, Sembako Pemprovsu 1.578 KK, Penerima BLT Kemensos 856 KK. Sementara untuk penerima BLT Provsu (masyarakat miskin baru) berjumlah 1.378 KK untuk masyarakat 5 (lima) desa di Kecamatan Bandar Khalifah.

Kendala dalam penyaluran bantuan antara lain permasalahan data penerima tidak sesuai kriteria, kritik dari LSM, masih ditemukan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan akibat tidak memiliki identitas, kecemburuan sosial, serta adanya masyarakat mampu yang mencoba mendapatkan bantuan BLT maupun Bansos.

Untuk solusi, telah diberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak diperbolehkan menerima lebih dari satu bantuan, serta penerima diprioritaskan kepada masyarakat pra-sejahtera. Selain itu disarankan untuk segera mengurus KTP dan KK bagi masyarakat yang belum memiliki identitas, serta dilakukan pula update data penerima bantuan. Kami juga menggalakkan beberapa kegiatan penanggulangan Covid-19 yang diisi dengan tanya-jawab terkait pengelolaan keuangan, penyaluran bantuan, serta penanganan dan pencegahan Covid-19. (Bal)

Post a Comment

Disqus