/*-- Start Maintenance Template -- */ /*-- Akhir Maintenance Template -- */

Ads (728x90)

Dilihat 0 kali

Gubernur Ansar Harapkan BPK Perwakilan Kepri Berikan Penilaian Secara Objektif
Gubernur Kepri H Ansar Ahmad (Fhoto : Ist)


TANJUNGPINANG, Sumutrealita.com
– Gubernur Kepri H Ansar Ahmad membuka kegiatan entry meeting pemeriksaan terinci kinerja vokasi dan vaksinasi oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau secara zoom meeting, di Ruang Kerja Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang,  Senin (11/10/2021).

Dalam entry meeting itu,  Gubernur H Ansar Ahmad berharap kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) perwakilan Kepri dan jajarannya terus memberikan penilaian secara objektif terhadap hasil kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan, agar kinerja lebih baik lagi dalam bekerja dan memanfaatkan anggaran.
 
"Ini adalah amanah yang harus dilakukan oleh BPK, memeriksa hasik kinerja pegawai agar lebih bertanggungjawab dalam pengelolaan uang negara. Dan melalui pemeriksaan BPK agar Pemerintah lebih cermat, efisien dan efektif dalam menggunakan uang negara," katanya.

Ia melanjutkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri masih banyak kekurangan dalam hal menyusun pelaporan hasil pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, perlu adanya saran dan masukan serta pendampingan dari BPK.
 
"Melalui hasil pemeriksaan lah, kita  jadi mengetahui, mana yang harus kami perbaiki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku nantinya," terangnya.
 
Saat ini, lanjutnya Pemerintah Provinsi Kepri sedang menghadapi badai pandemi Covid-19. Didalamnya juga ada anggaran yang dikelola dan harus dipertanggungjawabkan melalui screening pemeriksaan BPK.
 
Di samping itu, lanjutnya lagi di era industri 4.0 sistem kerja digital terus digesa agar bisa bersaing secara global. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan saling kerjasama antara perintah dan swasta.
 
"Dengan SDM yang baik. Saya yakin hasil kinerja juga akan mengikuti. Dan penilaian terinci hasil vokasi dan vaksinasi di Kepri oleh BPK, harus dilakukan karena hal ini bagian dari ikhtiar Pemprov Kepri dalam upaya memperbaiki kinerja para pegawainya," tutup Gubernur Kepri. (rdk)

 

Post a Comment

Disqus