/*-- Start Maintenance Template -- */ /*-- Akhir Maintenance Template -- */

Ads (728x90)

Dilihat 0 kali


TEBINGTINGGI, Sumutrealita.com - Walikota Tebingtinggi, Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan MM. meminta kepada seluruh pengusaha mematuhi ketentuan soal upah minimum kota (UMK) 2021 yang telah ditetapkan Gubsu sebesar Rp 2.537.875,72, serta memenuhi hak-hak pekerja, di antaranya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Hal itu disampaikan Walikota Tebingtinggi saat kegiatan Press Release UMK yang digelar Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebingtinggi, Ir.Iboy Hutapea dihadapan sejumlah wartawan, Kamis (17/12/2021), di Aula Kantor Disnaker, Jalan Gunung Lauser, Tebingtinggi.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tebingtinggi, Ir.Iboy Hutapea melaporkan  bahwa Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Tebingtinggi tahun 2021 ini berdasarkan Surat Keputusan Gubsu Nomor : 111.44/574/KPTS/2020, tentang penetapan Upah Minimum Kota Tebingtinggi sebesar Rp.2.537.875, 72 merupakan upah terendah dan berlaku mulai 1 Januari 2021.

Selanjutnya Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM mengajaka seluruh masyarakat khususnya karyawan untuk menjaga kondusifitas Kota Tebingtinggi.

Menurut Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM, Pemko Tebingtinggi sangat peduli terhadap pekerja dan salah satunya adalah memperhatikan perlindungan terhadap pekerja, hak-hak pekerja yang harus diperhatikan pengusaha agar  memiliki jaminan kesehatan dan tenaga kerja.

Tidak ada kenaikan upah di Kota Tebingtinggi dikarenakan situasi pandemi Covid-19, karena ekonomi yang mengalami pertumbuhan negatif. Ekonomi tidak tumbuh secara positif. Cukup berat tantangan yang dihadapi tahun 2021, karena masalah masyarakat yang bepergian dan transaksi ber kurang karena adanya pembatasan sehingga perekonomian tidak ada yang mempengaruhi perekomian.

“ Di Tebingtinggi diupayakan tidak ada PHK, kita merekomendasikan ke Gubsu agar upah tetap, hal ini untuk menjaga kestabilan dan tidak terjadi PHK, jelas Walikota.

Situasi Pandemi Covid ini kita mengajak kemandirian masyarakat sektor pangan, dengan memproduksi tanaman  pangan, dan digitalisasi UMKM kita, tidak hanya off line tapi online, Pemko mengajak kreatifitas dan inovasi masyarakat terhadap produk-produk unggulan.

Prokes di jaga dalam bekerja. Karena kita tidak tahu kapan Covid ini berakhir, dan terus menjaga kewaspadaan.

“ Dan yang perlu diingat bahwa UMK ini berlaku untuk 8 jam kerja selama satu hari dengan masa kerja 1 tahun. Walaupun demikian kita nanti akan merembukkan dengan unsur yang ada,” katanya.

Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai ada mekanisme yang diatur didalam perundangan- undangan yakni melalui LKS Tripartit.

Beliau juga menyebutkan pekerja dan pemberi kerja, untuk menerapkan UMK, ada yang tidak sanggup harus adanya prinsip keterbukaan dan transparansi keuangan perusahaan, sehingga bisa diambil kesepakatan bersama.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua  Apindo  Ir.H.Syafriudi Satrio, Ketua SPSI Ibrahim, Ketua SBSI B.Gultom, didampingi para pengurus masing-masing yang tergabung dalam Depeko dan LKS Tripartit, Kabid Tenaga Kerja Maniar Duma Ulina Silitonga.SE.MM, Kacab BPJS Tenaga Kerja Sitinjak.


Post a Comment

Disqus