/*-- Start Maintenance Template -- */ /*-- Akhir Maintenance Template -- */

Ads (728x90)

Dilihat 0 kali

 
Kadis Kesbangpol kabupaten Asahan, Buwono Prawana SP (Fhoto : Sumutrealita.com)
ASAHAN, Sumutrealita.com – Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya Satuan Pelajar Mahasiswa Ikatan Pemuda Karya Asahan (SAPMA IPK Asahan) menggelar aksi demo di kantor bupati Asahan, Kamis pagi  (24/8/17). Mereka mendesak Bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang agar mengganti Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kabupaten Asahan, Muhammad Rais karena dinilai tidak becus mengurusi E KTP.

Petugas Satpol PP kabupaten Asahan bersama anggota Polisi dan TNI melakukan pagar betis di depan kantor bupati Asahan sehingga para pendemo tidak bisa menerobos masuk ke dalam kantor Bupati Asahan.  Aksi demo ini nyaris ricuh para pendemo dorong dorongan dengan petugas Satpol PP dan anggota Polisi dan TNI.

“Masyarakat Asahan saat ini sudah mengeluh lantaran mengurus E KTP saat ini sangat sulit bahkan terkadang terkesan di persulit untuk itu kami harap bapak bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang untuk mengganti Kadis Kependudukan Dan Catatan Sipil kabupaten Asahan, M Rais lantaran tidak becus mengurus E-KTP masyarakat Asahan,” kata Koorlap Demo, Adi Chandra Pranata dalam orasinya.

Para pendemo ini berorasi sambil mengelilingi kantor bupati Asahan namun lebih dari satu jam mereka berkeliling bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang atau Wakilnya, H Surya Bsc tidak keluar untuk menemui para pendemo.

Beberapa jam kemudian Kadis Kesbangpol kabupaten Asahan, Buwono Prawana SP keluar menemui para pendemo, perwakilan pendemo menyerahkan selebaran tuntutan mereka agar disampaikan kepada Bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang.

Sesuai selebaran pernyataan sikap para pendemo bahwa tim SAPMA IPK Asahan menemukan diantaranya : pertama adanya indikasi Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oknum oknum dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Asahan dalam proses pengurusan Administrasi Kependudukan. Kedua buruknya pelayanan yang diberikan oleh petugas administrasi Kependudukan kepada masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukan . Ketiga adanya indikasi yang dilakukan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Asahan diduga telah melakukan praktek Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan pada kegiatan APBN 2016 dan 2017 berupa :

  1. Pengadaan blanko dan formulir pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pagunya sebesar Rp 773.797.000,-
  2. Jasa Layanan Kependudukan nilai pagunya senilai Rp 1.220.625.547,-
  3. Pengadaan ribbon , film printer , pembersih printer (cleaning kit) dan kartu SAM (Secure Acces Module) nilai pagunya sebesar Rp 164. 980.000,-
Walau anggaran tersebut cukup besar namun pelayanan di dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kabupaten Asahan mereka nilai tidak becus untuk itu para pendemo harapkan agar bupati Asahan, Taufan Gama Simatupang untuk mengganti Kadis Kependudukan Dan Catatan Sipil kabupaten Asahan, M Rais.

Selain itu para pendemo juga mengharapkan agar tim Saber Pungli Asahan untuk melakukan penyelidikan di Dinas  Kependudukan Dan Catatan Sipil kabupaten Asahan atas adanya dugaan Pungli di dinas tersebut.

(Pay)

Post a Comment

Disqus