/*-- Start Maintenance Template -- */ /*-- Akhir Maintenance Template -- */

Ads (728x90)

Dilihat 0 kali

 

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menyindir pemerintah tentang utang pemerintah yang sudah tidak wajar. Sindiran itupun langsung dibalas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara konfrensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2019.

Awalnya Sri Mulyani mulai masuk menjelaskan tentang kesehatan postur APBN. Dia memaparkan data tentang turunnya defisit APBN dan keseimbangan primer yang semakin menuju arah positif.

"Ini sebabnya Ketua MPR nyeletuk tentang utang. Perkembangan defisit APBN dan keseimbangan primer hanya untuk membuktikan kami kelola dengan baik, terutama masalah utang adalah sangat hati-hati," ujarnya di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Sri Mulyani memaparkan defisit APBN paling besar terjadi pada 2015 sebesar 2,59% terhadap PDB senilai Rp 298,5 triliun. Setelah itu defisit APBN semakin mengecil, hingga pada RAPBN 2019 pemerintah percaya diri defisit APBN berada di level 1,84% dengan nilai Rp 297,2 triliun.

"Defisit pada 2015 besar karena saat itu menghadapi situasi karena harga komoditas jatuh. Sehingga defisit agak lebih dalam," tambahnya.

Tingkat keseimbangan primer juga semakin membaik. Pada 2015 berada di level 1,23% terhadap PDB. Tahun depan pemerintah targetkan berada di posisi 0,13% terhadap PDB.

Setelah memaparkan data tersebut, Sri Mulyani pun menantang jika ingin membicarakan utang, maka harus menggunakan bahasa data yang sama.

"Ini sekali lagi ingin membuktikan kalau ingin politisasi utang kita dalam bahasa yang sama tidak hanya nominal tapi menggunakan rambu-rambu yang ada, untuk melihat prudent atau tidak prudent kelola utang," tegasnya.

(detik.com)

Post a Comment

Disqus