BATAM, Sumutrealita.com – Seluruh Fraksi dan Komisi DPRD Kota Batam merekomendasikan agar Perda Parkir nomor 13 tahun 2018 tentang Parkir dan Perda Pajak Retrbusi Daerah nomor 17 tahun 2017 direvisi dengan alasan agar masyarakat tidak terlalu tinggi membayar pajak atau retribusi.
“ Akibat pandemi Covid-19 kondisi ekonomi masyarakat saat ini rendah untuk itu seluruh fraksi dan komisi DPRD Kota Batam merekomendasikan agar Perda Parkir nomor 13 tahun 2018 tentang Parkir dan Perda Pajak Retrbusi Daerah nomor 17 tahun 2017 direvisi,” kata Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto saat ditemui sejumlah awak media usai memimpin rapat koordinasi pada Senin (1/2/2020) di ruang rapat pimpinan DPRD Kota Batam, Batam Centre, Batam.
Rapat koordinasi itu digelar secara tertutup dan dihadiri oleh pimpinan DPRD Kota Batam, seluruh Komisi DPRD Kota Batam, Ketua Badan Musyawarah DPRD Kota Batam, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Batam, Ketua Bapemperda Kota Batam, seluruh ketua dan anggota Fraksi DPRD Kota Batam, Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Batam
Nuryanto yang akrab disapa Cak Nur, menyebutkan selain membahas kedua Perda tersebut, dalam rapat tersebut juga diusulkan Perda Pengelolahan Air Bersih dengan tujuan supaya ada peran serta dari Pemerintah Daerah kota Batam dengan diikut sertakan terlibat dalam pengelolahan air bersih.
Terkait persoalan tagihan air di kota Batam yang melonjak diawal tahun ini, Nuryanto meminta seluruh komisi terkait yang sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait agar segera melaporkannya ke Pimpinnadan DPRD.
Ia menyebutkan terkait PT Moya Indonesia, pimpinan DPRD Kota Batam masih menunggu laporan dari seluruh Komisi agar ada solusi kepada masyarakat.
Ia menyebutkan pihaknya mengharapkan BP Batam dan PT Moya Indonesia segera memberikan solusi kepada masyarakat terkait tinggi lonjakan pemakaian air. (RN)
Post a Comment
Facebook Disqus