/*-- Start Maintenance Template -- */ /*-- Akhir Maintenance Template -- */

Ads (728x90)

Dilihat 0 kali


BINTAN, Sumutrealita.com - Kabupaten Bintan kembali meraih Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Kementerian Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017. 

Penghargaan bergengsi nasional tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani kepada Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos diwakili Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Bintan Moch Setioso di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI, Jakarta. 

" Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan Kementerian Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017, alhamdulillah kita diberikan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) " ujar Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos saat dihubungi, Kamis (20/9/2018. 

Dikatakannya juga bahwa catatan penghargaan tersebut juga menjadi prestasi tersendiri dimana sejak menjabat, Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos hampir tidak pernah absen menerima penghargaan WTP di Tingkat Nasional. 

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Bintan Moch Setioso mengatakan bahwa penghargaan tersebut diterima Kabupaten Bintan untuk yang ketujuh kalinya berturut-turut, Pemkab Bintan juga tidak pernah absen mendapatkan penghargaan tersebut sejak tahun 2011. 

" Prestasi ini tidak lepas dari komitmen dan kerja keras bersama seluruh jajaran Pemkab Bintan, dan tentunya kita sangat bersyukur bisa mempertahankan Opini WTP kali ini menjadi tujuh kali berturut-turut " ujarnya 

Dikatakannya juga bahwa raihan penghargaan tersebut tidak lepas dari penggunaan metode keuangan yang diterapkan Pemkab Bintan melalui laporan keuangan yang berbasis akrual, dimana sebanyak tujuh laporan yang disiapkan setiap tahunnya meliputi laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. " Ada 7 laporan yang menjadi penilaian , yang harus kita siapkan guna mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan " tutupnya.

(hms)

Post a Comment

Disqus