/*-- Start Maintenance Template -- */ /*-- Akhir Maintenance Template -- */

Ads (728x90)

Dilihat 0 kali



SERGAI, Sumutrealita.com – Untuk meningkatkan serapan dari para wajib pajak Pemkab Sergai membuat program penghapusan sanksi administratif.  Sosialisasi program Penghapusan Sanksi Administrasi PBB Tahun 2020 itu dibuka oleh Bupati Sergai Ir H Soekirman yang didampingi oleh Wakil Bupati Serdang Bedagai H Darma Wijaya di Balai Karyawan Desa Sei Bamban Estate Kecamatan Sei Bamban, Kamis, ( 23/1/2020 )

Program Penghapusan Sanksi Administrasi PBB Tahun 2020 ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, untuk dapat melunasi kewajibannya tanpa dikenakan sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran, dengan kata lain wajib pajak cukup melunasi pokok ketetapan pajak yang terutang saja.

Dalam sambutannya Bupati Sergai Ir H Soekirman yang didampingi Wabup H Darma Wijaya saat membuka Sosialisasi Program tersebut mengatakan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sergai yang telah dicanangkan dan dituangkan dalam 21 Peraihan yang harus dicapai, Pemkab Sergai berkomitmen untuk meningkatkan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan dengan persentase di atas 10 % pada tahun 2021.

Ia menyebutkan  tahun 2019 Pemkab Sergai memperoleh PAD sebesar Rp 143.372.987.171 atau sebesar 106,79%, hal ini tentu telah melampaui target rasio yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 8,8%. Salah satu sumber PAD terbesar berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

“ Pendapatan ini tentu menjadi tulang punggung dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,” kata Bupati Ir H Soekirman.

Ia menyebutkan selain berfungsi untuk mencapai target PBB-P2 tahun 2020 sebesar Rp 20 miliar,-  program ini juga akan sangat berguna untuk meminimalisir dan mengurangi beban piutang PBB-P2. Perlu diketahui bahwa pada saat pendaerahan PBB-P2 pada tahun 2013, Pemkab Sergai turut diberikan beban piutang PBB-P2 “warisan” dari KPP-Pratama.

“ Piutang ini terus bertambah seiring waktu imbas dari masih adanya Wajib Pajak yang setiap tahunnya tidak melunasi kewajiban,” katanya.

Dikatakannya saat ini Pemkab Sergai melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) terus berusaha meminimalisir dan mengurangi beban piutang PBB-P2 antara lain dengan melakukan verifikasi ulang terhadap objek pajak yang ada di wilayah Kabupaten Sergai, serta dengan memberikan kemudahan wajib pajak agar mau melunasi kewajibannya. Antara lain melalui program penghapusan sanksi administratif sebagaimana yang saat ini tengah kita laksanakan. Maka dari itu diharapkan kepada wajib pajak untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya karena program penghapusan sanksi administrasi ini diselenggarakan dalam waktu yang terbatas.

Sosialisasi itu juga dihadiri oleh Kadis Kominfo Drs. H. Akmal, AP, M.Si,    Camat Sei Bamban Juniar Gultom S.H, Muspika Kecamatan Sei Bamban, Kades se- Sei Bamban, tokoh agama dan masyarakat.


 (BS)

Post a Comment

Disqus