Ads (728x90)

Dilihat 0 kali

Pjs Gubernur Kepri : Perlu Pemahaman Mendalam Tentang Pancasila Ditengah Kritis Akibat Pandemi Covid-19


TANJUNGPINANG, Sumutrealita.com – Pjs.Gubernur Kepri H. Bakhtiar Burhanudin mengatakan ditengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia secara tiba-tiba membuat hampir semua negara mengalami krisis. Hal ini terjadi karena negara sendiri tidak siap dan tidak memiliki sistem manajemen krisis dalam menghadapi pandemic.

Hal tersebut disampaikan oleh Pjs Gubernur Kepri saat menghadiri acara Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dalam Peraturan Perundang Undangan di Provinsi Kepri yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Hotel Aston Tanjungpinang, Selasa (20/10/2020).

Dikatakannya, Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain diantaranya Brazil bahkan Amerika termasuk relatif lebih baik dalam menghadapi situasi krisisis seperti saat ini. Hal ini terjadi karena negeri ini mempunyai leadership atau kepemimpinan yang kuat serta pengamalan dan pemahaman Pancasila yang baik ditengah masyarakat.

Bakhtiar mengatakan kondisi kita yang tidak hancur-hancuran seperti di Brazil dan negara lainnya bukan karena sistem kita yang bagus namun karena sangat memahami akan budaya toleransi, budaya saling  menghargai serta memahami. 

“ Pusat dan daerah juga saling pengertian, begitu juga antar masyarakat juga antar kelompok,” katanya.

Ia menyebutkan yang membuat bangsa ini terus bertahan di tengah keterbatasan akibat covid-19, baik itu keterbatasan sistem, teknlogi, bahkan keterbatasan anggaran. Tidak akan cukup anggaran yang dimiliki negara untuk membiayai semua sektor yang terdampak oleh Covid-19.

“Perlu pemaknaan yang lebih mendalam tentang pentingnya pancasila ditengah krisis seperti saat ini karena dengan pemaknaan pancasila inilah yang dapat membuat bangsa ini terus bertahan walau dalam kondisi sesulit apapun,” jelasnya,

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua BPIP Prof. Haryono yang menyebutkan bahwa berdasarkan thema Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dapat dijelaskan bahwa internalisasi fokusnya kepada manusianya. Bagaimana mereka bisa mengamalkan nilai nilai Pancasila itu kalau orang nya sendiri tidak memegang nilai nilai itu, maka perlu dilakukan internalisasi.

“Jika telah dilakukan internalisasi selanjutnya dilakukan institusionalisasi yaitu mengamalkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam visi dan misi sebuah institusi,” jelasnya.

Dalam pada itu Ani Purwanti selaku Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi dalam paparanya menyampaikan bahwa  salah satu tugas dan fungsi BPIP yaitu pemberian rekomendasi hasil pengawasan dan kajian kepada kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pada tahun 2019, BPIP telah melakukan analisa dan kajian terhadap 100 (seratus) peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-undang maupun Peraturan Daerah. Kajian tersebut, dilaksanakan dengan melibatkan para Akademisi Fakultas Hukum se-Indonesia, dan hasil kajian tersebut disampaikan kepada pihak terkait.

“Dengan adanya kegiatan Institusionalisasi dan Internalisasi Pancasila dalam Peraturan Perundang-undangan, diharapkan kedepanya produk hukum yang lahir di daerah secara materi muatan dan teknis penyusunanya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,” harapnya. (Ril)


Post a Comment

Disqus