Ads (728x90)

Dilihat 0 kali

Gubernur Kepri Bersama Pimpinan DPRD Kepri Tandatangani Nota Kesepakatan Rencana Awal RPJMD Tahun 2021-2026

TANJUNG PINANG, Sumutrealita.com – Ketua DPRD provinsi Kepri, Jumaga Nadeak bersama pimpinnan DPRD Kepri memimpin rapat paripurna dengan agenda penandatangan Nota Kesepakatan Rencana Awal RPJMD Tahun 2021-2026 pada Senin (10/5/2021) di ruang rapat utama kantor DPRD Kepri di  Dompak, Tanjungpinang.

Rapat paripurna itu dihadiri oleh Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Hj Marlin Agustina, Sekretaris Daerah H. TS. Arif Fadilah, Sejumlah Kepala OPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau, Dankogabwilhan I Laksamana Madya TNI I Nyoman Gede Ariawan, Kajati Kepri Hari Setiyono, Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman, Danlantamal Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, Danrem 033 Wirapratama Brigjen TNI Jimmy Ramos Manalu dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam rapat paripurna itu, Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad didampingi Wakil Gubernur Hj Marlin Agustina bersama Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau melakukan penandatangan Nota Kesepakatan Rencana Awal RPJMD Tahun 2021-2026.

Gubernur Kepri, H Ansar Ahmad saat ditemui sejumlah awak media mengatakan kegiatan APBD tahun 2021 ini akan dijalankan sesuai visi-misi yang telah disusun pada tahun kemarin.

“Yang betul-betul real itu tentu di APBD 2022. Beberapa janji-janji politik bisa kita laksanakan, namun dengan sangat terbatas. Pandemi Covid-19, memaksa kita untuk melaksanakan dulu program-program yang prioritas,”  ungkap Gubernur Ansar.

Menurut Gubernur Ansar, RPJMD tahun  ini sangat jelas yang pertama menjadi prioritas pemerintah daerah adalah  penangangan Covid-19 . Maka itu nanti pengaturan anggaran adalah bagaimana menanggulangi, menangani masalah pandemi tersebut.

Selanjutnya, dengan menanggulangi Covid-19, Pemprov akan melakukan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi. Pembangunan infrastruktur baik itu di perkotaan maupun di pedesaan tetap digesa.

“Item-item itu akan kita kejar. Hitungan-hitungannya dengan target yang akan kita capai,” jelas Gubernur Ansar.

Selain itu, Gubernur Ansar menuturkan tarif labuh jangkar kalau dibandingkan dengan Malaysia masih belom kompetitif, maka ini terus dikomunikasikan bersama Kementerian Perhubungan agar nanti pungutan labuh jangkar lebih kompetitif. Ditambah program sertifikasi tenaga kerja yang akan lakukan pada 2022. (Red)


Post a Comment

Disqus